Gong kampanye terbuka sudah dua hari ditabuh. Beragam kejadian dan dinamika Pemilu bermunculan. Bahkan, telah menyeret Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kasus ‘obral’ stiker oleh dua oknum guru SMAN 1 Kota Bima adalah fakta pahit yang tergelar. Sekolah favorit itu ternyata menyimpan potensi kerawanan tersendiri dengan meracuni pikiran siswanya. Satu tuntutan tunggal, kasus ini harus segera dituntaskan karena menjadi preseden buruk bagi pembangunan politik dan demokrasi.
Ada yang menduga, sebenarnya kasus SMAN 1 hanyalah bagian kecil dari bongkahan besar yang tak tampak. Di wilayah Kabupaten Bima, pada pelosok-pelosok, diduga kecenderungan seperti itu tetap ada. Inilah tantangan bagi Panwaslu dan jajarannya agar lebih peka dan responsif terhadap laporan publik. Segera memproses menindaklanjuti ke lapangan agar tak kehilangan momentum. Pasalnya, trik politik selalu dimainkan secara halus dan lincah.
Institusi pendidikan atau sekolah, harus diakui, lahan empuk untuk memancing simpati calon pemilih. Ribuan guru adalah massa yang signifikan untuk memuluskan langkah menggapai kursi DPRD. Ditambah lagi pemilih pemula yang diklaim bisa dipengaruhi putusannya dalam memilih. Mencemari kawasan pendidikan dengan politik praktis, bak menabur racun di atas makanan siap santap. Dalam posisi inilah, guru (PNS) mesti ‘dijewer’.
PNS yang gatal memasuki arena politik praktis dan terbukti ‘bermain’ harus diganjar dengan sanksi setimpal. Mereka dipandu oleh Undang-Undang (UU) agar menjaga netralitas. Mereka harus memberi contoh.
Selain keterlibatan PNS, masalah penggunaan kendaraan dinas (Randis) adalah segmen lain yang harus diseriusi. Jangan sampai fasilitas pemerintah dijadikan alat untuk mendukung perjuangan politik kelompok tertentu. Bagi daerah Bima dan Dompu, ini harus diingatkan karena kepala daerah masing-masing adalah pimpinan Parpol. Mari kita berharap bersama-sama agar nantinya pemilu damai indonesia 2009 ini benar-benar tercipta demi kemakmuran bersama.
Ada yang menduga, sebenarnya kasus SMAN 1 hanyalah bagian kecil dari bongkahan besar yang tak tampak. Di wilayah Kabupaten Bima, pada pelosok-pelosok, diduga kecenderungan seperti itu tetap ada. Inilah tantangan bagi Panwaslu dan jajarannya agar lebih peka dan responsif terhadap laporan publik. Segera memproses menindaklanjuti ke lapangan agar tak kehilangan momentum. Pasalnya, trik politik selalu dimainkan secara halus dan lincah.
Institusi pendidikan atau sekolah, harus diakui, lahan empuk untuk memancing simpati calon pemilih. Ribuan guru adalah massa yang signifikan untuk memuluskan langkah menggapai kursi DPRD. Ditambah lagi pemilih pemula yang diklaim bisa dipengaruhi putusannya dalam memilih. Mencemari kawasan pendidikan dengan politik praktis, bak menabur racun di atas makanan siap santap. Dalam posisi inilah, guru (PNS) mesti ‘dijewer’.
PNS yang gatal memasuki arena politik praktis dan terbukti ‘bermain’ harus diganjar dengan sanksi setimpal. Mereka dipandu oleh Undang-Undang (UU) agar menjaga netralitas. Mereka harus memberi contoh.
Selain keterlibatan PNS, masalah penggunaan kendaraan dinas (Randis) adalah segmen lain yang harus diseriusi. Jangan sampai fasilitas pemerintah dijadikan alat untuk mendukung perjuangan politik kelompok tertentu. Bagi daerah Bima dan Dompu, ini harus diingatkan karena kepala daerah masing-masing adalah pimpinan Parpol. Mari kita berharap bersama-sama agar nantinya pemilu damai indonesia 2009 ini benar-benar tercipta demi kemakmuran bersama.
hahahahahah belum apa2 udah begitu :(
BalasHapus